mejem

NERACA
Jakarta - Bank Indonesia (BI) menilai stress test yang dilakukan IMF terhadap perbankan Indonesia tidak realistis dengan kondisi ekonomi Indonesia ke depan. Sementara dari sisi pemerintah menyepakati jika praktek korupsi menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi.
Kepala Biro Humas Bank Indonesia, Difi A Johansyah di Jakarta, Senin menegaskan, pihaknya beranggapan skenario anjloknya ekonomi yang diusulkan tim IMF tidak realistis dengan kondisi ekonomi Indonesia ke depan.  Menurut Difi, Bank Indonesia sebenarnya sudah keberatan dengan skenario sangat ekstrim negatif yang dipilih IMF untuk skenario dan metode stress test itu.
Di samping itu, katanya Pemerintah dan BI tentunya tidak akan tinggal diam kalau ekonomi sudah menunjukkan angka yang gawat, karena pasti akan mengambil langkah langkah penyelamatan untuk mencegah hancurnya perekonomian. “Artinya Pemerintah dan BI pasti bertindak pre emptif utk mencegah skenario krisis tersebut terjadi. BI juga berkeberatan kalau nantinya hasil stress test ini disalah artikan di kemudian hari,” katanya.
Sebelumnya stress test IMF yang diumumkan pekan lalu  menyebutkan bahwa rasio non performing loan (NPL) perbankan akan tumbuh dari 3,5 % saat ini menjadi 31,5 % pada semester pertama 2011. Menurut Difi, hasil stres tes yang dilansir IMF bukanlah suatu prediksi atau ramalan tapi adalah gambaran yang terjadi kalau ekonomi sudah sangat gawat.
“Hasil NPL yang terjadi akan sangat berbeda kalau baseline skenarionya juga berbeda. Kalau skenarionya lebih positif maka NPL yang dihitung juga akan semakin baik. Dan BI sendiri dalam melakukan stress test menggunakan skenario yang lebih sesuai dengan kondisi perekonomian,” katanya.
Dikatakannya, hasil stress test ini juga dapat dibaca dari sisi lain, yakni ketahanan perbankan nasional sudah sangat baik karena manajemen risiko yang telah diterapkan. Sehingga dalam kondisi ekonomi yang benar benar gawat saja.
“Seperti dalam skenario stress test oleh IMF (GDP negatif, kurs rupiah anjlok), perbankan menghadapi krisis (NPL yang melonjak) yang mana kalau terjadi tidak hanya perbankan tapi sektor keuangan keseluruhan yang akan kolaps. Dan hal ini secara realistis tidak sesuai dengan baseline outlook ekonomi Indonesia ke depan,” katanya.
Untuk diketahui, test stres untuk Indonesia adalah ujian pertama yang dilakukan oleh IMF untuk Indonesia dalam rangka untuk menguji ketahanan sistem perbankan negara itu jika ada krisis.
Stress test diuji terhadap 121 bank dengan menggunakan analisa top-down dan khususnya untuk 12 bank terbesar dengan menggunakan analisis bottom-up.
Analisis bottom-up digunakan pada masing-masing bank untuk menentukan sejauh untuk mengukur dampak dari guncangan makro yang mempengaruhi pertumbuhan kredit, dan tingkat potensi kerugian. Analisis top-down menggunakan sejumlah asumsi dasar dengan kecepatan kontraksi ekonomi pada -5 persen.
Temuan dari stress test menunjukkan risiko kredit adalah gangguan utama sektor perbankan dalam negeri. Berdasarkan analisis top-down, NPL perbankan Indonesia akan naik ke tingkat 31,5 persen pada kuartal pada semester pertama 2011 dari tingkat saat ini sebesar 3,5 persen. Dalam stress test juga disebutkan bank kecil, dengan modal besar dan cadangan likuiditas, akan lebih tahan dari stress test skenario di atas dibanding bank menengah dan bank besar.
Semaikn Pruden
Senada dengan Difi, kajian IMF soal NPL perbankan menurut pengamat ekonomi Aviliani sangat tidak mendasar dan tidak realistis dengan kondisi perbankan Indonesia yang dinilai semakin pruden. “Kajian mereka selalu pesimistis terhadap Indonesia dan karena itu tidak perlu disikapi serius,” kata Aviliani kepada Neraca, Minggu (19/9).
Menurutnya, apa yang disampaikan IMF sangat tidak mendasar dan bukan mencerminkan perbankan Indonesia. Pasalnya, sejak tahun 2003 kondisi perbankan Indonesia sangat baik dan pruden. Terlebih, perbankan Indonesia sangat berhati-hati dalam mengucurkan kredit ke berbagai sektor dan termasuk sektor korporasi yang tergolong kredit macet sangat besar ketimbang sektor UMKM.
Asal tahu saja, sejak krisis ekonomi 1998, kucuran kredit perbankan terhadap sektor UMKM atau sektor riil sangat besar. Dimana sektor UMKM telah menjadi bumper perekonomian yang bertahan dari krisis dan juga pengembalian kreditnya dilakukan dengan benar dan baik ketimbang kredit sektor perusahaan atau konsumsi yang besar kredit macetnya.
Aviliani juga menegaskan, tiga tahun ke depan perekonomian Indonesia diprediksikan masih tetap positif dan bukan negatif sebagaimana analisa IMF akan negatif 5%. Berkaca dari krisis 1998, perekonomian Indonesia tetap positif dibandingkan dengan negara-negara maju dan itu bisa menjadi kepercayaan bagi pemerintah ke depan.
Sementara Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis menyatakan bahwa tidak semua laporan IMF mesti didengarkan dan diimplementasikan. “Khusus laporan IMF mengenai korupsi dan pertumbuhan ekonomi sudah pasti semua pihak setuju, tetapi kalau saran agar BI menaikkan BI rate, saya tidak setuju karena banyak pertimbangannya dan setelah dianalisis itu berpotensi bubble,” katanya.
Ancaman Korupsi
Secara terpisah Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa tidak menolak pendapat IMF bahwa korupsi akan mengancam pertumbuhan ekonomi Indonesia jika tidak ada upaya nyata memberantasnya. “Makanya kita terus berjuang berbenah, makanya Presiden waktu pertama dilantik 2004 kemudian mengeluarkan Inpres nomor 5 tahun 2004,” kata Hatta di Jakarta, Senin.
Ia menyebutkan, upaya menegakkan hukum untuk menciptakan kepastian hukum merupakan salah satu yang mendapat perhatian serius pemerintah untuk dibenahi. Menurut dia, kepastian hukum merupakan satu dari beberapa hal yang memiliki bobot penting terhadap daya saing Indonesia.

“Masalah kelembagaan/institusi, reformasi birokrasi, infrastruktur, kepastian hukum, itu mempunyai bobot yang tinggi. Jadi kita harus berbenah di situ. Fasilitas pajak malah tidak begitu tinggi skornya,” katanya.
(san/anna)